SOROTAN PILKADES TANJUNGSARI PACITAN, DUA PEJABAT PEMDA MUNCUL DI POSTER KAMPANYE CAKADES NOMOR URUT 1 MOKHAMAD YASIN, NETRALITAS ASN DIPERTANYAKAN
PACITAN,Radar-Bangsa.com - Alat peraga kampanye (APK) calon Kepala Desa Tanjungsari nomor urut 1, Mokhamad Yasin, yang beredar di tengah masyarakat menjadi perhatian. Dalam poster bertuliskan "Mohon Doa Restu dan Dukungannya - Satu Hati Membangun Tanjungsari" tersebut, terpampang foto dua orang yang diduga merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
Dua foto tersebut berada di barisan paling atas poster. Satu orang mengenakan seragam dinas PNS berwarna cokelat khaki, sementara satu orang lainnya mengenakan baju putih dan peci hitam.
Keberadaan foto pejabat pemerintah dalam materi kampanye Pilkades ini memunculkan pertanyaan di kalangan warga mengenai batas penggunaan identitas pejabat publik dalam kontestasi pemilihan kepala desa.
Apakah foto tersebut hanya sebatas dokumentasi kegiatan bersama atau memang dimaksudkan untuk memberikan kesan dukungan institusi pemerintah terhadap salah satu calon?
Persoalan ini menjadi penting untuk diklarifikasi, mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak dalam kepentingan politik praktis, termasuk dalam Pilkades.
Aturan Netralitas ASN Tegas
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas mengatur prinsip netralitas ASN. Dalam Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Sementara Pasal 24 ayat (1) huruf d mengatur bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Selain UU ASN, pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Pacitan juga mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Dalam Pasal 39 Perbup tersebut diatur sejumlah larangan dalam pelaksanaan kampanye, termasuk larangan penggunaan fasilitas pemerintah serta pelibatan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan kampanye.
Perlu Klarifikasi, Bukan Tuduhan
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa pencantuman foto seorang pejabat dalam poster kampanye tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran netralitas. Hal tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.
Perlu diklarifikasi apakah pejabat yang fotonya tercantum mengetahui, menyetujui, atau secara aktif memberikan dukungan kepada calon tersebut. Bisa saja foto tersebut diambil dalam konteks kegiatan kedinasan atau kegiatan kemasyarakatan yang tidak ada kaitannya dengan dukungan politik.
Oleh karena itu,Radar-Bangsa.com memandang persoalan ini perlu mendapat klarifikasi dari pihak-pihak terkait, baik dari calon kepala desa nomor urut 1 Mokhamad Yasin, pejabat yang fotonya tercantum dalam poster, maupun panitia pengawas Pilkades Tanjungsari.
Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan foto tersebut telah memperoleh persetujuan dan apakah terdapat keterlibatan pejabat dalam aktivitas kampanye. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Jangan sampai penggunaan simbol, identitas, maupun foto pejabat pemerintah menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa institusi pemerintah memberikan dukungan kepada salah satu calon, sehingga mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil.
Pilkades seharusnya menjadi ruang demokrasi di tingkat desa yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, serta kesetaraan bagi seluruh calon, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Hingga berita ini diturunkan,Radar-Bangsa.com masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait kemunculan foto pejabat Pemda dalam poster kampanye tersebut.
Keterangan foto_Poster kampanye Cakades Tanjungsari No 1 Mokhamad Yasin yang menjadi sorotan karena munculnya foto diduga pejabat Pemda (tanda panah). Wajah sengaja di-blur untuk menjaga etika jurnalistik._