BPK Temukan Penyaluran Subsidi KUR BNI Bermasalah, Nilainya Rp19,87 Miliar

Advertisemen

Advertisemen

BPK Temukan Penyaluran Subsidi KUR BNI Bermasalah, Nilainya Rp19,87 Miliar

Kamis, 19 November 2026

BPK Temukan Penyaluran Subsidi KUR BNI Bermasalah, Nilainya Rp19,87 Miliar

Foto,BPK menemukan penagihan dan penerimaan subsidi bunga KUR BNI Tahun 2025 tidak sesuai ketentuan hingga Rp19,87 miliar, termasuk pemberian KUR kepada ASN.

JAKARTA,Radar-Bangsa.Com– Penyaluran subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bermasalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penagihan dan penerimaan pembayaran subsidi bunga KUR Tahun 2025 tidak sesuai ketentuan dengan nilai mencapai Rp19.874.596.063.

Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tertanggal 14 Juli 2026 yang dipublikasikan melalui laman resmi BPK RI.sabtu,(7/11/2026)

BNI mendapat penugasan pemerintah sebagai operator penyalur KUR melalui perjanjian kerja sama (PKS). Sepanjang 2025, bank pelat merah itu menerima subsidi bunga KUR dari pemerintah sebesar Rp1,435 triliun.

Namun, BPK menemukan sejumlah persoalan dalam penyalurannya.

Pertama, KUR diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BPK menemukan 601 rekening debitur berstatus ASN. Padahal, ketentuan penerima KUR mensyaratkan calon debitur merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bukan ASN, anggota TNI, maupun Polri.

Temuan itu diperoleh setelah BPK mengonfirmasi data debitur kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hasilnya, 601 rekening tersebut tercatat atas nama PNS dan PPPK ketika mengajukan KUR.

Total plafon kreditnya mencapai Rp135,84 miliar, sedangkan baki debit per 31 Desember 2025 tercatat Rp97,63 miliar.

BNI juga menerima pembayaran subsidi bunga dari pemerintah atas rekening-rekening tersebut. Sepanjang 2025, nilainya mencapai Rp3.846.448.722.

Kedua, BPK menemukan pemberian fasilitas KUR kepada 331 debitur yang klaimnya ditolak perusahaan penjamin. Nilai subsidi bunga yang diterima BNI atas kelompok debitur tersebut mencapai Rp2.078.541.614.

Dalam perjanjian kerja sama, BNI bekerja sama dengan dua perusahaan penjamin, yakni PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).

Perjanjian tersebut mengatur bahwa hak pengajuan klaim muncul ketika perjanjian kredit telah jatuh tempo dan debitur tidak melunasi kewajibannya, atau ketika kualitas kredit mencapai kolektibilitas 4 atau kategori diragukan.

Apabila klaim ditolak, perusahaan penjamin wajib menyampaikan pemberitahuan kepada penerima jaminan disertai alasan penolakan sesuai ketentuan dalam PKS.

Temuan ini memperlihatkan adanya persoalan dalam penyaluran dan pembayaran subsidi bunga KUR BNI. Sebab, subsidi yang bersumber dari anggaran pemerintah semestinya dibayarkan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

LHP BPK BNI Subsidi Bunga KUR 2025, BPK BNI KUR 14 Juli 2026, Temuan BPK BNI KUR Tahun 2025, BPK BNI ASN penerima KUR, BNI subsidi bunga KUR tidak sesuai ketentuan Rp19,87 miliar, KUR BNI PNS PPPK BKN BPK, klaim jaminan ditolak subsidi KUR BNI Askrindo Jamkrindo.(Red)