Warga Lamongan Ukur Besi Pakai Sigmat, Proyek Pokmas Rp500 Juta Downspek!

Advertisemen

Advertisemen

Warga Lamongan Ukur Besi Pakai Sigmat, Proyek Pokmas Rp500 Juta Downspek!

Selasa, 27 Oktober 2026

Warga Lamongan Ukur Besi Pakai Sigmat, Proyek Pokmas Rp500 Juta Downspek!

LAMONGAN,Radar-Bangsa.Com– Proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat kembali memicu amarah warga. Proyek rabat beton di Desa Sembung, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan kini disorot liar akibat dugaan penurunan spesifikasi (downspek) material secara masif dan pelanggaran transparansi.

Proyek fisik yang menelan anggaran Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur senilai Rp500 juta ini merupakan program jaring aspirasi (Pokir) dari Anggota DPRD Jawa Timur fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di lapangan, proyek ini dikerjakan secara swakelola oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Aroma penyimpangan terendus saat warga setempat berinisiatif mengukur material besi tulangan penguat beton (wiremesh) menggunakan alat ukur Sigmat Digital. Hasilnya mengejutkan: ukuran besi yang terpasang hanya 4,4 mm. Padahal, merujuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi besi wajib berukuran 6 mm.

Dampaknya fatal. Meski proses pengecoran baru selesai hitungan hari, kondisi jalan beton sudah mengalami patah dini dan pecah-pecah di sejumlah titik. Skandal ini kian lengkap karena di lokasi sama sekali tidak ditemukan papan nama proyek, sebuah pelanggaran nyata terhadap asas transparansi publik.

Dugaan manipulasi material ini pun memantik rentetan pertanyaan tajam dari masyarakat Sembung, yang juga diamini warga titik proyek sejenis di Desa Bangle (Kecamatan Sukorame) dan Desa Jubel Lor (Kecamatan Sugio).

Warga mendesak kepastian hukum: "Bagaimana tanggapan dinas atas downspek wiremesh ini? Apakah ini sepengetahuan pengawas atau permainan sepihak Pokmas? Kapan Inspektorat melakukan audit investigasi dan memerintahkan bongkar total?" cecar perwakilan warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Saat dikonfirmasi mengenai ambrolnya kualitas proyek aspirasi tersebut, Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (DBMCKTR) Kabupaten Lamongan, Andhy Kurniawan, S.T., M.M.T., langsung memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa proyek tersebut berada di luar otoritas instansinya.

"Ini coba saya tanyakan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK-nya. Jadi ini bukan kegiatan BMCKTR. Dan semua kegiatan yang ada di dinas BMCKTR didampingi oleh konsultan pengawas," tegas Andhy.

Berdasarkan data keterangan yang dihimpun, mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 64 Tahun 2023, dana BKK Provinsi tidak boleh ditransfer langsung ke rekening Pokmas, melainkan wajib masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).

Alur birokrasi dan pertanggungjawaban hukum proyek ini sebenarnya telah diatur ketat: Pokir DPRD PKB menjaring aspirasi, lalu diplot dalam APBD Provinsi sebagai BKK Desa. Provinsi mentransfer anggaran langsung ke RKD. Kepala Desa bertindak penuh sebagai KPA, mengajukan pencairan, menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), dan menerbitkan SK Pendirian Pokmas. Bendahara Desa mencatat Buku Kas Umum (BKU) dan membayarkan uang ke Pokmas. Pokmas (Ketua, Sekretaris, Bendahara) bertindak sebagai pelaksana teknis lapangan swakelola.

Dengan struktur regulasi tersebut, tanggung jawab mutlak secara hukum atas ambruknya kualitas beton ini berada di pundak Kepala Desa selaku KPA, bukan di dinas kabupaten. Sebagai pemegang sumpah SPTJM, Kades memiliki kewajiban hukum untuk menahan sisa pembayaran, memerintahkan Pokmas membongkar total bangunan cacat mutu tersebut, serta menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) jika nota belanja material terbukti dimanipulasi.

Jika terbukti sengaja membiarkan besi downspek 4,4 mm masuk dalam LPJ fisik (0%, 50%, hingga 100%), maka tidak hanya Pokmas, Kades selaku KPA pun terancam terseret dalam pusaran tindak pidana korupsi anggaran negara.

(Yuan,Red)